TOBOALI – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Bangka Selatan, Toni Pratama mengatakan rencana Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan relokasi pedagang kali lima (PKL) di kawasan Simpang Lima sampai Gedung Nasional menimbulkan pro dan kontra. Relokasi PKL ke belakang PDIP lama, atau tepatnya ini akan mulai dilakukan pada 5 September 2022.
“Sesuai dengan sosialisasi kita yang sudah beberapa kali di kantor Camat, kantor Lurah, turun ke lapangan bahwa kita sudah secara persuasif, supaya mereka bisa menerima maksud baik dari pemerintah untuk menata kota. Ya, kita maklumi saja yang namanya hal seperti ini dimana – mana pro kontra itu pasti ada, itu hal yang wajar menyampaikan aspirasi dan kita terima,” katanya kepada Mediaqu, Minggu (4/9/22).
Toni menuturkan, program penataan wajah Kota Toboali, Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Permen PUR Nomor 03/PRT/M/2014 pasal 13 ayat 2 ini baru dimulai saat kepemimpinan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid. Dan sejak awal, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan turun ke lapangan telah memberikan alternatif kepada PKL.
“Jadi ada kebetulan ada lahan swasta yang tidak dipakai untuk silahkan kesana. Dan bagi yang tidak bersedia, kami memberikan solusi kepada PKL untuk mencari lahan sendiri, yang penting tidak ditempat sepanjang Simpang Lima sampai Gedung Nasional lagi dan tidak diatas trotoar lagi, jadi kami pada prinsipnya tidak memaksa relokasi semua,” jelasnya.
Menurut Toni, para PKL menolak untuk relokasi karena sudah terlama nyaman selama ini berdagang di sepanjang jalan Simpang Lima sampai Gedung Nasional. Bahkan pihaknya juga ada bidang UMKM yang menjadi salah satu prioritas Bupati Bangka Selatan juga, oleh karena itu diberikan kebijakan bagi yang mau relokasi ke lahan swasta tersebut diberikan subsidi atau bantuan Rp 1 juta per 1 unit PKL.
“Namun subsidi itu yang memilki KTP Bangka Selatan, ini adalah bentuk Pemkab bagi masyarakat yang terdampak pembangunan atau program penataan wajah kota. Jadi, mestinya bantuan 1 juta itu hanya bisa untuk 2 bulan namun, kami nego lagi dengan pengelolaanya agar diberikan keringanan dan teryata dari pihak pengelolaannya dibantu sampai akhir tahun, artinya selama 4 bulan dibantu dan ini sudah kita sampaikan ke PKL,” ujarnya.
Toni menambahkan bahwa Pemkab Bangka Selatan dinilainya sudah membantu untuk memberikan solusi kepada PK, oleh karena itu diberikan subsidi karena adanya dampak relokasi tersebut. Apalagi relokasi tersebut, lanjut Toni, pihak pengelola juga akan memfasilitasi dengan listrik, air, toilet, rangka baja untuk tudung berdagang, pos satpam, serta panggung hiburan untuk menghidupkan kawasan tersebut.
“Dan ada pegawainya karena PKL ini hanya berdagang, nanti ada bagian pegawai kebersihanya disana. Sekitar 70 PKL yang kami data yang akan menempati relokasi di sekitaran pantau laut Nek Aji Toboali. Hanya saja 60 tempat yang bisa terakomodir karena ada sebagian yang memilih mundur dari trotoar karna mereka ada ruko, dan kami mempersilahkan yang penting tidak diatas trotoar karena selama ini makan didalam, gerobak daganganya diluar,” pungkasnya.
Sementara itu, Beti, salah satu PKL kepada Mediaqu mengatakan bahwa para PKL kompak menolak untuk direlokasi berdasarkan hasil pertemuan dengan para PKL belum lama ini. Menurutnya, pegadang masih ingin tetap berdagang dan mempertahankan lokasi jualan di tempat lama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena dinilanya lapak yang akan disediakan lokasinya tidak stategis.
“Sebenarnya tidak ada niat melakukan penolakan relokasi PKL, kami sebenarnya menuruti apa kemauanya pemerintah. Kami hanya ingin dapat hidup, harusnya memikirkan dampak yang akan terjadi ketika PKL dipindah tidak lebih baik dari tempat sebelumnya, karena khawatirkan sepinya pengunjung ke lokasi yang disediakan,” keluhnya. (Bim)
